Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 11 September 2011

.:.:. Makalah Hak Asasi Manusia (Ham) dan Rule of Law .:.:.

Hak Asasi Manusia (Ham) dan Rule of Law




Mata Kuliah : KEWARGANEGARAAN

Kelompok : V

Ketua : Danis Ryanto [ 11.11.226 ]

Anggota : 1.Ela Riani [ 11.11.228 ]

2.Herdiansya [ 11.11.252 ]

3.Nivia Tirta [ 11.11.237 ]

Dosen Pembimbing : Efniar,SH.,M.si


MANAJEMEN INFORMATIKA

AMIK – BINA SRIWIJAYA

2011




Daftar isi

Cover ……………………………………………………………………………………....1

Daftar isi …………………………………………………………………………………..2

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………..3

Latar belakang …………………………………………………………………....3

BAB II Pembahasan ………………………………………………………………….4

1. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law …………………………………………..4

2. Konsep dasar Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan latar belakang Rule Of Law 6

3. Perkembangan pemikiran HAM dan Fungsi Rule Of Law …………………...8

4. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia ...…………………………..13

5. Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law …………………………………………...14

BAB III Penutup ……………………………………………………………16

Kesimpulan …………………………………………………………..16

Saran – saran …………………………………………………………16

BAB I

PENDAHULUAN

Ø Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang

Dalam kehidupan sehari-hari hokum tidak lepas dari kita, mulai dari nilai, tatakrama, norma hingga hokum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hokum di Negara kita masi kurang dalam penegakannya, terutama dikalangan pejabat bila dibandingkan dengan yang ada pada golongan menengah ke bawah. Kenapa bisa begitu, karena hukum dinegara kita bisa dibeli dengan uang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law

Berbagai kasus Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Republik yang telah 65 tahun merdeka ini ternyata masih marak di depan mata. Kasus Trisakti tahun 1998 yang belum tuntas hingga kini, kasus Lumpur lapindo yang menyengsaran ribuan rakyar tak berdosa masi berlarut-larut, penyerobotan lahan warga oleh aparat militer, perilaku brutal oleh aparat kepolisian yang memasuki kampus UNAS tahun 2008, dan sederetan kasus lainnya, menandakan masih sangat buruknya penegakan HAM di Indonsesia.

Iklim penegakan HAM dan Rule Of Law di indinesia setidaknya semakin baik dalam 10 tahun terakhir ( era reformasi ). Yang harus diingat bahwa penegakan HAM dan Rule Of Law akan menjadi “PR” bagi setiap pemerintahan yang berkuasa.

Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan permasalahanya merupaka topik tertua dan actual, yang selalu ada disetiap peradaban manusia. Penegakan HAM masih terkendala dengan kesadaran dan kesungguhan para penguasa serta pemahaman warga Negara akan hakikat HAM diberbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia.

Untuk mengawal penegkan HAM di Indonesia, diperlukan pertuisipasi masyarakat, baik secara pribadi maupun secara institusi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), Lembaga Pendidikan, Media dan Pers, dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini dirasakan sangat efektif dalam membangun opini secara meluas akan pelanggaran HAM yang terjadi disekitar kita. Transparasi dan perjuangan tanpa henti dalam menegakan HAM sepatutnya menjadi budaya bangsa.

§ Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

§ Pengertian Rule Of Law

Rule Of Law adalah sebuah konsep hokum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah Negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan Asasi dari masyarakat, dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hokum yang dilakukan oleh penguasa.

B. Konsep dasar Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan latar belakang Rule Of Law

§ Konsep dasar Hak Asasi Manusia ( HAM )

Konsep Hak Asasi Manusia ( HAM ) dapat diuraikan dengan pendekatan bahasa ( etimologi ) maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata “ hak “ merupakan unsur normative yang berfingsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “ asasi “ berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Menurut John Locke; hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati, yang terperinci :

ü Hak hidup ( the right of life )

ü Hak kemerdekaan ( right to liberty )

ü Hak memiliki ( right to property )

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras atau jenis kelamin. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada Negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Di Indonesia tercantum dalam UU No. 39 / 1999 tentang Hak asai manusia.

§ Latar belakang Rule Of Law

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir dengan sejalan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya. Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek Negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.

Latar belakang kelahiran rule of law

ü Diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara

ü Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi dan konstitusi

ü Perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi Negara hokum

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya. Khususnya keadilan social. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “ rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia.

C. Perkembangan pemikiran HAM dan Fungsi Rule Of Law

§ Perkembanga Pemikiran HAM dunia

Setiap manusia yang ada diseluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang sama. Dalam kaitan hak asasi, maka ada hal yang sangat wajar, rasional, serta perlu mendapat dukungan yang nyata bagi setiap manusia yang berpikir dan berjuang untu memperoleh hak asasinya dimana pun dia berada. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari :

· Magna charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dikawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

· The American Declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditndai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

· The French Declaration

Pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (deklarasi prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam the rule of law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

· The Four Freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan hak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

§ Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dibagi dalam dua priode.

ü Periode sebelum kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut:

§ Budi Oetomo, pemikiranya, “ hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat “.

§ Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “ hak untuk menentukan nasib sendiri “.

§ Serekat islam, pemikirannya, “ hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial “.

§ Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “ hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi “.

§ Indische Party, pemikirannya, “ hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama “.

§ Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “ hak untuk memperoleh kemerdekaan “.

Organisasi Pendidikan Indonesia, pemikiranya meliputi :

Hak untuk menentukan nasib sendiri,

1.Hak untuk mengeluarkan pendapat,

2.Hak untuk berserikat dan berkumpul,

3.Hak persamaan di muka hukum,

4.Hak untuk turur dalam penyelenggaraan Negara.

ü Periode sesudah kemerdekaan

A. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai:

Ø Hak untuk merdeka

Ø Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan

Ø Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama diparlemen

B. Periode 1950-1959

Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:

Ø Parpol dengan berbagai ideologinya

Ø Kebebasan pers yang bersifat liberal

Ø Pemilu dengan system multipartai

Ø Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah

Ø Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan

C . Periode 1959-1966

Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau denga kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Hal ini disebabkan karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.

D. Periode 1966-1998

Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda.

Pertama, tahun 1967 ( awal pemerintahan presiden soeharto ), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Kedua, kurun waktu 1960-1970, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sifat defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM adalah produk pemikiran berat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila.

Ketiga, kurun waktu tahu 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, piagam PBB, dan piagam mukadimah.

E. peride 1998-sekarang

pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapakan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek politik, social, ekonomi, budaya, keamanan, hukum dan pemerintahan.

§ Fungsi Rule Of Law

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “ rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, inti dati rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu :

1.Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)

2.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan kadilan (pasal 24 ayat 1)

3.Segenap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ( pasal 27 ayat 1)

4.Dalam bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dipen hukum ( pasal 28D ayat 1 )

5.Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).

D. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaanya. Hal ini sesuai dengan isi piagam PBB yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar Negara serta hukum internasional yang berlaku.

Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 ( alinea 1 )

2. Pancasila sila keempat

3. Batang tubuh UUD 1945 ( pasal 27, 29, dan 30 )

4. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM.

Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

E. Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law

Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rul of law harus diartikan secara hakiki ( materiil ), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari jus law”. Perinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil), sangat erat kaitanya dengan “ the enforcement of the rules of law “ dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.

Rule of law juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan Negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat melayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mancapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law.

Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :

1. Kepolsian

2. Kejaksaan

3. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

4. Badan Peradilan :

a. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusi

c. Pengadilan Negeri

d. Pengadilan Tinggi

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

B. Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar